jatimnow.com - Kenaikan biaya operasional membuat perusahaan pelayaran swasta menghadapi tekanan yang semakin berat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu layanan transportasi laut, distribusi logistik, hingga konektivitas antarpulau apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) meminta pemerintah memberikan berbagai insentif bagi pelayaran swasta, khususnya operator kapal RoRo penumpang, agar mampu mempertahankan operasional di tengah beban usaha yang terus meningkat.
Wakil Ketua Bidang RoRo & Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto, mengatakan angkutan laut memiliki fungsi strategis sebagai penghubung wilayah di negara kepulauan seperti Indonesia. Menurutnya, kapal bukan sekadar alat angkut penumpang dan barang, tetapi juga bagian dari infrastruktur nasional.
"Dengan fungsi strategis tersebut, angkutan laut seharusnya dipandang sebagai sektor prioritas yang layak memperoleh dukungan dan insentif yang memadai dari pemerintah," ujar Rakhmatika, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai terdapat ketimpangan perlakuan terhadap pelayaran swasta. Infrastruktur darat seperti jalan dan jembatan dibangun menggunakan anggaran negara, sementara investasi kapal, biaya perawatan, hingga operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.
Menurut Rakhmatika, tantangan semakin besar karena perusahaan pelayaran swasta juga harus bersaing dengan operator yang memperoleh dukungan melalui skema Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).
Operator kapal RoRo penumpang, kata dia, menjadi salah satu yang paling merasakan dampak tersebut. Selain biaya operasional pelayaran yang terus naik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperbesar pengeluaran perusahaan karena banyak komponen perawatan kapal masih bergantung pada mata uang asing, mulai dari suku cadang, perlengkapan teknis, hingga kebutuhan pemeliharaan.
Baca juga:
Dolar Meroket, Gapasdap Desak Tarif Penyeberangan Naik
Persoalan lain yang dinilai mendesak ialah terbatasnya kapasitas dermaga di sejumlah pelabuhan. Kondisi itu membuat kapal harus mengantre untuk bersandar sehingga memicu tambahan biaya operasional.
"Akibatnya, kapal RoRo penumpang sering harus antre untuk sandar. Kondisi tersebut menimbulkan biaya tambahan, mulai dari konsumsi bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal, gangguan rotasi kapal, hingga menurunnya kualitas pelayanan kepada penumpang," katanya.
Selain keterbatasan dermaga, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan juga menjadi hambatan operasional. Situasi tersebut dapat mengganggu keluar-masuk kapal, meningkatkan risiko kecelakaan, hingga memicu kerusakan pada bagian bawah kapal yang berujung pada bertambahnya biaya perawatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPP INSA mengusulkan sejumlah bentuk dukungan pemerintah, antara lain penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), keringanan biaya kepelabuhanan, insentif energi atau bahan bakar, akses pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah, serta penyederhanaan regulasi agar tidak memicu ekonomi biaya tinggi.
Baca juga:
Dear Prabowo, Produsen Tahu di Tulungagung Resah Karena Harga Kedelai Naik
Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan dan optimalisasi dermaga kapal RoRo penumpang guna mengurangi antrean sandar di pelabuhan.
Rakhmatika menilai insentif tersebut bukan hanya bertujuan membantu perusahaan, melainkan menjaga keberlangsungan transportasi laut yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi barang di berbagai daerah.
"Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, kemampuan operasional pelayaran swasta dikhawatirkan akan terus menurun. Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat, pengguna jasa, keselamatan pelayaran, kelancaran logistik, serta perekonomian antarpulau," tandasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-85839-pelayaran-swasta-tertekan-biaya-operasional-insa-minta-insentif
