Mas Dhito Akan Bentuk Tim Khusus Tangani Jalan Kurang Layak

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.(Foto: Humas Pemkab Kediri)

Kediri - Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Pejabat yang akrab disapa Mas Dhito itu akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan jalan kurang layak di Kabupaten Kediri.

Kerusakan jalan di Kabupaten Kediri dikarenakan dua faktor. Pertama, banyaknya truk bertonase tinggi yang tidak terkontrol dengan baik serta penyedia jasa mitra Dinas PUPR menurunkan kualitasnya.

"Ini prioritas. Ini sudah urgent dan tidak bisa diselesaikan sendiri seorang bupati. Ini harus diselesaikan oleh dinas perhubungan, dinas PUPR, TNI/Polri harus bersatu menyelesaikan persoalan ini," ujarnya, Kamis (17/03/2022).

Mas Dhito mengungkapkan, pihaknya fokus terhadap infrastruktur jalan karena bandara sudah beroperasi Juni 2023. Dia menilai tidak akan ada artinya Kabupaten Kediri memiliki bandara, namun kondisi jalan masih memprihatinkan. "Nanti kami akan bentuk satu tim khusus untuk menyelesaikan masalah jalan-jalan yang masih belum layak," ungkapnya.

Tim penanganan masalah jalan akan disisi SKPD terkait, termasuk camat. Kepada para camat, Mas Dhito memerintahkan untuk aktif melaporkan kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Salah satu yang ditekankan yakni aktivitas tambang di daerah.

Pemkab Kediri sama sekali tidak melarang aktivitas penambangan. Namun, penambangan harus tertib perizinannya terlebih dahulu. Sebab bila terjadi kerusakan jalan, pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui program CSR.

"Nggak mungkin bapak/ibu camat nggak mengerti tambang ilegal di tempatnya. Nggak mungkin bapak ibu camat nggak tahu tambang legal di tempatnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto berharap pemkab memaksimalkan peningkatan jalan strategis antarkecamatan, antardesa serta desa dengan ibu kota kecamatan. Hal itu untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Dodi menyampaikan pula aspirasi masyarakat bahwa banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di Kabupaten Kediri rusak parah. Kondisi itu, juga menyulitkan kepolisian dalam menangani angka kecelakaan akibat faktor jalan.

"Mohon izin mas bup , beban kami di APBD sangat berat. Mestinya jalan-jalan yang menghubungkan Kediri-Blitar dan sebagainya yang masih menjadi kewenangan kabupaten harus sudah dilimpahkan menjadi kewenangan provinsi. Karena ini menghubungkan antarkabupaten," pungkasnya.

(ADV)