DPRD Gresik Dorong Kesadaran Warga soal Larangan Miras

Minggu, 15 Nov 2026 16:24 WIB
Reporter :
jatimnow.com
DPRD Gresik mendorong masyarakat memahami aturan larangan peredaran minuman keras (miras) sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan. (Foto: Ilustrasi Gemini/jatimnow.com)

jatimnow.com - DPRD Gresik mendorong masyarakat memahami aturan larangan peredaran minuman keras (miras) sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Edukasi mengenai regulasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Gresik, Ricke Mayumi, dalam kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Tahap VII di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Minggu (15/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ricke mengajak warga tidak sekadar mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami ketentuan yang mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gresik.

Baca juga: DPRD Gresik Kawal UHC, Warga Cukup Bawa KTP untuk Berobat Gratis

Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Ricke itu menjelaskan, larangan peredaran miras telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2002.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga,” kata Ricke.

Legislator dari daerah pemilihan Kebomas-Gresik tersebut menilai, pemahaman terhadap regulasi daerah diperlukan untuk menjaga kehidupan sosial tetap tertib dan kondusif.

Menurutnya, pemerintah perlu merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, aturan yang berkaitan langsung dengan kehidupan warga harus diketahui dan dipahami bersama.

“Pemerintah konsen terhadap berbagai gejolak dan dinamika masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat harus dipahami bersama,” ujarnya.

Ricke juga menyoroti aturan larangan peredaran miras karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga lingkungan sosial yang kondusif.

Baca juga: Ada 4.000 Anak Tak Sekolah di Gresik, DPRD Minta BAZNAS Bergerak

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Gresik, Nurhaedah, memastikan Kabupaten Gresik telah memiliki payung hukum yang mengatur larangan peredaran minuman beralkohol.

\

Perempuan yang akrab disapa Edah itu juga mengungkapkan adanya wacana dan inisiatif untuk merevisi perda larangan miras pada 2026.

Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar aturan yang berlaku tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

“Penyesuaian tersebut diperlukan agar regulasi yang berlaku dapat diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Baca juga: DPRD Gresik Kawal Percepatan Infrastruktur dan Transportasi Pulau Bawean

Sementara itu, Kepala Desa Sukorejo, Fatkhur Rahman, menyambut positif pelaksanaan Sosper DPRD Gresik di wilayahnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Fatkhur berharap warga tidak berhenti pada pengetahuan mengenai keberadaan perda, tetapi juga memahami tujuan pemberlakuannya dan ikut menjalankan ketentuan yang ada.

“Melalui kegiatan Sosper ini, kami berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan perda, tetapi juga memahami tujuan serta ikut berperan dalam menjaga ketertiban dan kondusivitas,” pungkasnya.

Ikuti perkembangan berita terkini Jawa Timur dan sekitarya di Aplikasi jatimnow.com!
Berita Gresik

Berita Terbaru
Tretan JatimNow

Terpopuler