jatimnow.com - Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif dicurhati warga soal layanan kesehatan hingga bantuan sosial (bansos) di acara Rembuk Akur Warga 2026: Gresik Lebih Baik. Kegiatan interaktif ini dihadiri juga jajaran pejabat dan pimpinan DPRD Kabupaten Gresik, di antaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh, Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin, anggota DPRD Muhammad Kurdi dan Ricke Mayumi serta Camat Gresik Jalesvie Triyatmoko.
Dalam sesi dialog, warga bernama Khusaini menyampaikan keluhannya mengenai penanganan warga dengan gangguan kesehatan mental. Ia menyoroti pasien gangguan jiwa yang selama ini harus dirujuk ke RSJ Menur Surabaya serta kendala biaya pengobatan berkelanjutan yang tidak ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Alif mengakui bahwa Pemkab Gresik saat ini belum memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sendiri. Padahal, penderita gangguan mental membutuhkan pengobatan konsisten dan konsumsi obat secara berkelanjutan.
Baca juga: Jiddan Ajak Warga Gresik Waspadai Pinjol dan Lebih Cerdas Kelola Keuangan
"Terkait pasien gangguan jiwa yang butuh pengobatan terus-menerus, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur untuk mencari solusi terbaiknya," ujarnya, Selasa (10/11/2026).
“Di tahun 2027 mendatang, kita berencana memiliki panti jompo sendiri di Sidayu untuk penanganan lansia,” tambahnya.
Keluhan lain datang dari seorang warga terkait keterbatasan jangkauan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Warga tersebut mengeluhkan anaknya yang sedang mengeyam pendidikan di pondok pesantren kawasan Mojokerto tidak dapat menggunakan KIS untuk penanganan medis sementara di daerah tersebut karena aturan lintas kabupaten.
Menanggapi hal itu, Alif menyarankan agar pasien dibawa kembali ke daerah asal agar bisa mendapatkan penanganan optimal.
"Untuk sementara, anak dibawa pulang dulu ke Gresik agar bisa kita rawat dan ditangani langsung di faskes Gresik," jelasnya.
Selain itu, warga bernama Yulin menanyakan kejelasan penjaminan BPJS Kesehatan untuk tindakan medis penyembuhan keloid yang dialami anaknya.
Baca juga: Pemkab Gresik Dorong Inovasi Berbasis Budaya dan Kolaborasi di GINOFEST 2026
Wabup Alif menegaskan bahwa regulasi BPJS Kesehatan memiliki batasan terhadap tindakan medis tertentu, di mana diagnosa atau tindakan yang dikategorikan terkait estetika tidak dapat ditanggung BPJS.
Pentingnya ruang dialog langsung antara eksekutif dan warga ini turut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Ricke Mayumi. Ia menilai kegiatan Rembuk Akur Warga menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.
"Forum seperti Rembuk Akur ini sangat penting karena menjadi jembatan komunikasi yang inklusif antara warga dan pemerintah daerah. Persoalan perlindungan sosial dan layanan kesehatan sering kali membutuhkan penanganan cepat serta solusi yang tepat sasaran," tuturnya..
Legislator Gresik tersebut menambahkan bahwa aspirasi yang terserap dalam forum ini akan menjadi bahan pengawasan dan pertimbangan penting bagi DPRD dalam mengawal anggaran serta program pelayanan publik agar semakin pro-rakyat.
Baca juga: DPRD Gresik Sinergi dengan Kemenag Bahas Pendampingan Pengurusan IJOP Ponpes
"Melalui dialog terbuka ini, kita bisa melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, mulai dari jaminan kesehatan hingga fasilitas sosial lansia dan ODGJ. DPRD siap bersinergi mengawal agar rencana penambahan fasilitas sosial seperti panti jompo maupun penguatan faskes dapat terealisasi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Gresik," tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gresik dalam acara Rembuk Akur Warga ini, diharapkan berbagai persoalan perlindungan sosial dan layanan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti secara komprehensif demi masyarakat Gresik yang lebih baik.
Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif di acara Rembuk Akur Warga 2026: Gresik Lebih Baik. (Foto: Sahlul Fahmi/jatimnow.com)