jatimnow.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah untuk memperkuat aspek hukum dalam operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi.
Kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat tata kelola perusahaan, sekaligus mengantisipasi potensi risiko dalam kegiatan usaha.
Kolaborasi tersebut resmi ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Ibu Rumah Tangga dan UMKM di Lontar Surabaya Mulai Lirik Jargas PGN
Penandatanganan dilakukan General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III, Hedi Hedianto, bersama Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto, disaksikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta.
Hery menjelaskan, kerja sama dengan Kejati Jawa Tengah merupakan bagian dari perluasan sinergi PGN dengan institusi kejaksaan di berbagai daerah.
Langkah tersebut menindaklanjuti nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang ditandatangani pada 9 Januari 2026.
Sebelumnya, PGN juga telah menjalin kerja sama serupa dengan Kejati Jawa Timur. Perluasan koordinasi hukum di wilayah operasional dinilai penting untuk mendukung pengelolaan aset, kegiatan operasional, hingga pembangunan infrastruktur gas bumi yang melibatkan banyak pihak.
“Kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan. Melalui koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan, kami ingin memastikan setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur PGN dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip kepatuhan perusahaan,” ujar Hery.
Penguatan aspek hukum juga berkaitan dengan peran PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN menjalankan fungsi penyediaan dan penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor, mulai dari industri, komersial hingga rumah tangga.
Di Jawa Tengah, peluang pengembangan pemanfaatan gas bumi semakin terbuka seiring pertumbuhan kawasan industri, terutama di Batang dan Kendal.
Baca juga: Tekan Impor LPG, PGN dan BPH Migas Jajaki Jaringan Gas Bumi di Trenggalek
PGN terus memantau perkembangan kebutuhan energi di kedua kawasan tersebut sebagai bahan perencanaan pengembangan layanan dan infrastruktur.
Hery menyebut potensi pertumbuhan industri di Jawa Tengah menjadi salah satu peluang bagi PGN untuk memperluas pemanfaatan gas bumi.
Namun, pengembangan layanan tetap harus mempertimbangkan kesiapan pasokan dan kebutuhan pelanggan.
“Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan,” katanya.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi dan mitigasi risiko hukum menjadi bagian penting agar pengembangan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
Baca juga: PGN Kembali Sabet Penghargaan Tata Kelola Terbaik di IICD Award 2026
Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan PGN dapat memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Melalui bidang Datun, Kejaksaan memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing,” kata Teguh.
Ia juga mendorong komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan agar potensi persoalan hukum dalam kegiatan perusahaan bisa dikenali dan ditangani sejak dini.
Melalui sinergi tersebut, PGN berharap pelaksanaan kegiatan usaha semakin memiliki kepastian hukum. Dukungan pendampingan hukum juga diharapkan dapat memperkuat pengelolaan risiko serta menjaga kelancaran operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun sektor industri.