jatimnow.com - Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026) pukul 15.00 WIB, diwarnai isu pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Sebab, nama Nasaruddin Umar belakangan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang pemilihannya dijadwalkan berlangsung Sabtu (29/8/2026).
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama (Kemenag) Thobib Al Asyhar menegaskan kabar tersebut hoaks dan memastikan Nasaruddin Umar masih menjalankan tugas sebagai Menteri Agama.
Baca juga: Jelang Muktamar NU, Kiai Sepuh Keluarkan Tujuh Poin Tausiah di Ponpes Lirboyo
"Itu hoaks. Tidak benar Prof Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama," tegas Thobib dalam siaran resmi yang diterima jatimnow.com, Kamis (27/8/2026).
Ia juga memastikan tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut dengan pihak Istana. Pihaknya menduga, isu ini mencuat karena dinamika bursa calon Ketua Umum PBNU yang kian hari memanas.
Baca juga: Jelang Muktamar, Sejumlah Ulama dan Kiai Sepuh NU berkumpul di Lirboyo Kediri
Nama Nasaruddin Umar sempat disebut Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai salah satu tokoh yang berpeluang maju.
"Di antaranya ada Kiai Zulfa Mustofa, ada Gus Yusuf Chudlori, ada Gus Salam Shohib, ada juga Gus Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur, dan ada juga Prof Nasaruddin Umar," kata Gus Ipul di Jakarta, Juli lalu.
Dari deretan nama tersebut, baru sebagian yang telah menerima mandat resmi pengurus wilayah. Gus Kikin, misalnya, telah resmi ditugaskan PWNU Jawa Timur beserta PCNU se-Jawa Timur. Adapun nama Prof Nasaruddin Umar sejauh ini belum terlihat memperoleh penugasan resmi dari wilayah mana pun.
Baca juga: Tokoh Muda NU Jatim Dorong Muktamar ke-35 Bebas Politik Transaksional
Namun, status Nasaruddin Umar sebagai anggota kabinet dinilai terbentur aturan organisasi. Karena, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya menegaskan ketua umum PBNU tidak boleh merangkap jabatan.
Aturan itu merupakan hasil kesepakatan Muktamar Lampung dan mengikat seluruh kepengurusan, keberlakuannya pada Muktamar ke-35 hanya dapat diubah oleh muktamirin.