Presiden Jokowi Serahkan 253 Sertifikat Tanah Wakaf di Ngawi

jatimnow.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan ratusan sertifikat atau sertipikat tanah wakaf rumah ibadah dan lembaga pendidikan di Ngawi, Jumat (1/2/2019).

Bertempat di di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi, sebanyak 253 sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada pengelola. 253 sertifikat ini adalah rangkaian dari 7.700 sertifikat tanah yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa pemberian sertifikat untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menghindari sengketa tanah di rumah ibadah yang kerap terjadi.

"Kenapa sih ini diberikan dan dipercepat baik untuk masjid, tempat pendidikan, musala, dan pondok pesantren? Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," kata Jokowi di lokasi, Jumat (1/2/2019).

Ia mencontohkan, kasus di Jakarta ada sebuah masjid yang dibangun sudah lama di tempat strategis. Namun karena harga tanahnya naik, dipermasalahkan oleh ahli warisnya.

"Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin para pemegang sertifikat tanah wakaf dapat menjaga dengan baik pemberian pemerintah.

"Karena enggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah. Inilah kenapa kita percepat tanah-tanah wakaf agar memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," tuturnya.

Suami Iriana itu turut mengapresiasi kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja keras dalam memberikan sertifikat wakaf hingga sertifikat tanah untuk rakyat. Sehingga pemilik tanah memiliki bukti hukum yang kuat guna menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.

"Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan Kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi, karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah," tutupnya.

Editor : Arif Ardianto