pns

Adanya kepastian bahwa gaji dan status pegawai ditanggung oleh pemerintah pusat dinilai sebagai langkah yang sangat membahagiakan.

Diharapkan menjadi pemicu semangat bagi para ASN untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap pemerintah daerah.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI

Kang Giri juga mengatakan ada sanksi yang menanti bagi PNS/ASN yang kedapatan terlambat atau membolos pada hari pertama pascalibur Lebaran.

Selanjutnya melonjak tajam menjadi 144 kasus pada 2022 dan 161 kasus pada 2023.

"Selamat menempuh hidup dengan nuansa baru," ucap Mas Ipin.

Proses perceraian PNS sangat panjang dan cukup rumit.

Usai pelantikan, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengajak para PNS bekerja sama realisasi 11 program prioritas.