Pemkot Surabaya

Program dana Rp5 juta per RW di Surabaya ramai diperdebatkan, dinilai berpotensi membatasi akses dan memicu ketimpangan di kalangan pemuda.

Kebijakan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari upaya melindungi keselamatan siswa di jalan raya.

"Rotasi ini bagus sebagai penyegaran dan menjadi trigger bagi kepala OPD untuk bekerja lebih keras sesuai harapan," ucap Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus.

Berikut susunannya.

“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas," ucap Yona Bagus.

Pemkot Surabaya mempertimbangkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, khususnya bagi pegawai yang berkantor di Balai Kota maupun kantor kecamatan.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan izin Pengadilan Negeri Surabaya dan disaksikan oleh Direktur Utama PD Pasar Surya serta lurah setempat.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga ketertiban umum sekaligus mengembalikan fungsi saluran air agar tidak terganggu.