jatimnow.com — Perdebatan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara bagi pejabat tinggi yang meninggalkan jabatannya mendapat sorotan baru.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada regulasi di Indonesia yang membedakan hak administratif maupun fasilitas pensiun antara pejabat termasuk wakil presiden yang mengundurkan diri dengan yang diberhentikan di tengah jalan.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan asumsi publik yang kerap menilai bahwa pejabat yang mundur akan kehilangan hak-hak istimewanya sebagai mantan kepala atau wakil kepala negara.
Baca juga:
8 Sosok Potensial Pengganti Gibran, Khofifah Masuk Radar Analisis Politik
Menurut Mahfud, undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mengatur sanksi administratif berupa pencabutan hak pensiun bagi presiden maupun wakil presiden yang memilih meletakkan jabatannya secara sukarela.
"Gak ada undang-undang yang begitu yang menentukan bahwa kalau berhenti karena diberhentikan lalu tidak dapat fasilitas, kalau mundur dapat fasilitas hak-hak pensiun presiden dan wakil presiden. Gak ada aturan itu. Jadi mundur atau tidak haknya sama saja," jelas Mahfud, dalam media sosial Youtube @MahfudMd.
Baca juga:
Jika Surat Penyetaraan Tidak Sah, Masih Lengkapkah Syarat Pencalonan Gibran?
Menurut Mahfud, skenario transisi kekuasaan baik melalui pengunduran diri maupun mekanisme politis lainnya tidak mengubah status normatif mereka sebagai mantan pemimpin negara yang dijamin hak-hak keuangannya oleh undang-undang.
