jatimnow.com - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember menolak mentah-mentah undangan Konsolidasi Akbar Mahasiswa, Pemuda, dan Santri Jawa Timur yang digelar bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).
Penolakan terbuka muncul lantaran forum bentukan aparat dan aliansi Cipayung Plus Jawa Timur dinilai berisiko mengerdilkan nalar kritis mahasiswa.
Ketua DPC GMNI Jember, Abdul Aziz Al-Fazri menegaskan bahwa langkah menjaga jarak diambil demi merawat marwah gerakan masyarakat sipil agar tidak terseret arus kepentingan kekuasaan.
"Independensi gerakan mahasiswa bukan barang yang bisa ditukar dengan undangan, bukan prinsip yang bisa dinegosiasikan demi kedekatan dengan kekuasaan," tegas Abdul Aziz melalui siaran tertulis, Rabu (28/10/2026).
Menurut Aziz, ruang temu mahasiswa semestinya lahir dari pergulatan gagasan yang membela penderitaan rakyat, bukan sekadar agenda seremonial atau pengerahan massa tanpa arah jelas.
Baca juga:
Karhutla Berulang sebagai Cermin Kegagalan Tata Kelola Pemerintahan Prabowo
GMNI Jember memandang peran polisi sebagai penegak hukum dan mahasiswa sebagai penyambung lidah publik punya batas demarkasi yang tidak boleh kabur.
Komunikasi antar-lembaga memang lumrah terjadi, namun peleburan wadah konsolidasi dengan kepolisian justru memicu kekhawatiran matinya daya kontrol sosial.
Secara aturan, keputusan menepi berakar kuat pada jaminan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Anggaran Dasar GMNI yang menolak segala bentuk komando dari pihak eksternal.
Baca juga:
Gema Penolakan Proyek Revitalisasi Pasar Tanjung Jember
Ideologi Marhaenisme yang dipegang GMNI mewajibkan kader berdiri tegak di samping masyarakat tertindas, bukan merapat ke lingkaran institusi negara.
"Mahasiswa tidak boleh direduksi menjadi pelengkap agenda kelembagaan yang akhirnya mengaburkan daya kritis kami sendiri," pungkas Aziz.
URL : https://jatimnow.com/baca-88687-alasan-gmni-jember-tolak-undangan-konsolidasi-akbar-polda-jatim
