jatimnow.com - Anggota Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur Nonot Suryono mengingatkan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) agar tidak kehilangan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Menurut dia, prinsip tersebut menjadi bagian mendasar dari Marhaenisme yang harus melekat dalam cara berpikir hingga tindakan kader.
Pesan itu disampaikan Nonot saat menjadi narasumber utama dalam Sekolah Kader Vol. 2, yang mengangkat tema “Sinergi Politik, Teknokrasi, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" yang digelar oleh DPC GMNI Surabaya Raya, di Surabaya, Senin (07/9/2026).
Nonot menegaskan bahwa seorang Marhaenis tidak cukup hanya memahami Marhaenisme sebagai teori atau identitas politik. Keberpihakan kepada rakyat kecil harus menjadi prinsip yang hadir sejak tingkat pemikiran.
“Salah satu syarat bagi seorang Marhaenis adalah membela rakyat kecil secara a priori. Kalau pemikirannya saja tidak membela rakyat kecil, jangan mengaku sebagai seorang Marhaenis,” tegasnya
Menurut dia, istilah a priori dalam konteks perjuangan Marhaenisme menunjukkan adanya keberpihakan yang telah tertanam dalam cara berpikir sebelum seseorang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Karena itu, keberpihakan terhadap kelompok kecil dan tertindas, kata Nonot, tidak boleh bersifat situasional. Prinsip tersebut harus menjadi landasan sebelum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pada tingkat pemikiran saja kita sudah harus a priori membela rakyat kecil, apalagi pada tingkat aplikasi dan praktik kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Baca juga:
Konferda GMNI Jatim Gagal, Sidang Ricuh hingga Ada Dugaan Penganiayaan
Nonot juga mendorong kader GMNI untuk mempertanyakan kembali manfaat keberadaan mereka di tengah masyarakat. Penguasaan politik dan ideologi, menurut dia, harus bermuara pada tindakan yang memberi manfaat nyata bagi manusia.
“Kemanfaatan kita buat manusia apa? Kalau Marhaen harus menang, maka setiap kader GMNI harus hadir untuk rakyat kecil, mereka yang tertindas, apalagi kalau itu tindakan represif,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pendidikan dan pembinaan kader melalui Sekolah Kader Vol. 2. Forum itu tidak hanya membahas ideologi dan politik, tetapi juga mengaitkannya dengan kebutuhan kader memahami birokrasi, dunia usaha, serta pembangunan ekonomi daerah.
Selain Nonot, kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua Kadin Jawa Timur Bidang Hukum Tri Prakoso dan Asisten Deputi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Anom Surahno.
Baca juga:
Sekolah Kader GMNI, Kadin Jatim Tekankan Pentingnya Literasi dan Wirausaha
Kehadiran ketiga narasumber mempertemukan tiga perspektif yang saling berkaitan, yakni politik, pemerintahan, dan dunia usaha. Kader didorong memahami bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kemampuan membaca kebijakan, menguasai tata kelola pemerintahan, sekaligus memahami dinamika sektor usaha.
Namun, bagi Nonot, kapasitas tersebut tidak boleh membuat kader menjauh dari akar perjuangannya. Politik, teknokrasi, dan kewirausahaan semestinya menjadi instrumen untuk menciptakan kemanfaatan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang berada dalam posisi rentan.
Dengan perspektif itu, kaderisasi GMNI diarahkan tidak sekadar menghasilkan kader yang memiliki kemampuan politik, tetapi juga mampu menerjemahkan nilai perjuangan ke dalam persoalan konkret masyarakat.
Keberpihakan kepada rakyat kecil, kata Nonot, pada akhirnya harus terlihat dalam sikap dan tindakan. Bukan hanya menjadi gagasan yang dibicarakan dalam ruang kaderisasi.
URL : https://jatimnow.com/baca-87344-nonot-suryono-ingatkan-kader-gmni-tak-boleh-jauh-dari-rakyat
