jatimnow.com - Praktik demokrasi Indonesia dinilai masih stagnan dan cenderung tertutup. Sistem politik yang ada saat ini dianggap belum mampu menjadi pusat penyelesaian bagi berbagai persoalan mendasar bangsa.
Kritik tersebut mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan bertajuk Kudatuli Sebagai Ingatan Demokrasi yang digelar Barisan Penguat Nasionalisme di Joglo Simbah Arjuno, Batu, Kabupaten Malang, Minggu (2/8/2026). Forum ini menghimpun akademisi, pakar hukum, serta perwakilan gerakan mahasiswa dari Malang, Surabaya, hingga Blitar.
Pakar Hukum Pertanahan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Sri Setyadji, menilai belum tersedianya kelembagaan politik yang matang membuat arah demokratisasi kehilangan arah.
Skema pemilihan umum proporsional terbuka bahkan dituduh memperparah apatisme publik, khususnya di kalangan pemilih pemula.
Menurut Sri, pola interaksi antara peserta pemilu dan pemilih saat ini masih didominasi oleh dorongan insentif atau politik uang. Akibatnya, perwakilan yang duduk di lembaga legislatif cenderung lahir dari proses yang tidak substansial.
"Kita baru bisa menuju demokrasi modern yang akuntabel jika kelembagaan pendidikan politik sudah terbentuk. Tanpa itu, arah demokrasi akan tetap statis dan kekuasaan hanya berputar di lingkup kelompok yang sudah mapan," ujar Sri.
Ia juga menambahkan bahwa partai politik yang berideologi kuat sangat dibutuhkan untuk memutus rantai pragmatisme tersebut.
Sementara itu, Hakim Konstitusi periode 2003–2008 dan 2009–2014, Harjono, menekankan pentingnya menjaga independensi dan kedaulatan bangsa.
Baca juga:
Pantang Lupakan Sejarah! Para Kader PDIP Surabaya Peringati Tragedi Kudatuli
Mengulas sejarah panjang sejak era Orde Baru hingga Reformasi, Harjono mengingatkan bahwa fungsi utama negara adalah melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Harjono menggarisbawahi peran strategis generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur keadilan sosial.
Peristiwa kelam Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) sendiri dijadikan batu pijakan dalam diskusi ini.
Perwakilan penyelenggara, Abdi Edyson, menegaskan bahwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan peringatan keras agar penyalahgunaan kekuasaan tidak berulang.
Baca juga:
Refleksi Kudatuli, WS Ingatkan Kader PDIP Selalu Dalam Barisan
"Demokrasi yang sehat bukan cuma soal datang ke TPS dan memilih, tapi bagaimana memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Kebebasan bersuara yang dinikmati generasi muda hari ini lahir dari perjuangan berat, bukan hadiah," tegasnya.
Sisi historis dan kelembagaan juga ditinjau oleh Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani. Ayu menilai Kudatuli memberikan pelajaran mahal mengenai bahayanya monopoli tafsir ideologi oleh penguasa dan pentingnya akuntabilitas sektor keamanan.
"UU Intelijen Negara sudah melarang intelijen dipakai untuk kepentingan politik praktis. Namun tanpa pengawasan publik yang kuat, potensi penyalahgunaan akan tetap ada. Intelijen mestinya melindungi warga, bukan menjadikan warga sebagai ancaman," pungkas Ayu.
