Gerindra Minta BUMN Ikut Tangani Kemiskinan di Jatim, Ini Alasannya

Bendahara DPD Gerindra Jatim, M Fawaid usai menggelar reses (Foto: Gerindra Jatim for jatimnow.com)

Surabaya - Bendahara DPD Gerindra Jawa Timur M Fawaid meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun tangan ikut menuntaskan kemiskinan tersisa di Jawa Timur.

Menurut Fawaid, titik-titik kemiskinan di Jatim yang belum terentaskan berlokasi di sekitar wilayah perkebunan hingga perhutanan milik BUMN.

"Perlu sinergitas antara BUMN dan pemprov untuk merumuskan pengentasan kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Akan saya suarakan dan perjuangkan bersama supaya pemerintah provinsi dan BUMN bisa duduk bersama. Tidak hanya salah tugasnya dan tanggungnya jawab gubernur seorang untuk memberantas kemiskinan di Jawa Timur," terang Fawaid kepada jatimnow.com, Kamis (2/5/2022).

Menurut Fawaid, upaya penurunan kemiskinan di Jatim di era Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah sukses dilakukan, meski ada beberapa catatan wilayah yang masih stagnan angka kemiskinannya.

Jika mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada periode Maret hingga September 2021 mencapai 313,13 ribu jiwa.

Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen.

"Kita lihat pemprov sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Terlihat di data di BPS maupun Bank Indonesia, bahwa Tahun 2021, Jawa Timur mampu menurunkan kemiskinan loh. Itu menurut saya prestasi. Karena di saat krisis ekonomi karena dampak dari Pandemi Covid-19. Cuma memang di Jawa Timur masih banyak orang miskinnya," sambung Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim itu.

Fawaid mengaku sudah meninjau beberapa desa yang perlu mendapat perhatian dari BUMN, di antaranya Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul; Desa Pondokrejo dan Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo serta sejumlah desa di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

"Saya sempat reses di beberapa desa pinggir perkebunan dan perhutanan milik PTPN dan BUMN ternyata justru di sana kondisinya memprihatinkan. Kalau tidak percaya bisa langsung dicek oleh teman-teman. Justru rumah-rumah tidak layak, ekonomi tidak layak, justru ada di pinggir perkebunan dan perhutanan," beber dia.

Fawaid juga menjelaskan, rata-rata yang dikategorikan miskin di kawasan tersebut adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, karena rata-rata mereka bekerja sebagai buruh tani.

"Mereka rata-rata buruh tani, pekerja lepas, yang bekerja di sektor perkebunan dan perhutanan, yang rata-rata milik BUMN," ungkapnya.