jatimnow.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mengungkap asal kendaraan pengangkut sampah yang menyebabkan sampah rumah tangga berserakan di sepanjang Jalan Balongsari hingga Jalan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes. Kendaraan tersebut diketahui merupakan armada milik perusahaan rekanan DLH berbentuk CV.
Kepala DLH Surabaya, M Fikser, mengatakan identitas pengemudi dan pemilik armada truk tersebut telah diketahui. Pihaknya pun langsung memberikan teguran kepada perusahaan rekanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Sudah kami lakukan teguran, apabila diulangi kembali, kita evaluasi. Kita berikan sanksi pada rekanan tersebut,” tegas Fikser, Jumat (13/11/2026).
Baca juga: Bertahun-tahun Jual Solar Subsidi Jatah Truk Sampah, Aksi Sopir DLH Surabaya Terbongkar
Sebelumnya, sampah rumah tangga dilaporkan berserakan di sepanjang Jalan Balongsari hingga Jalan Manukan Kulon pada Kamis (12/11/2026) dini hari. DLH kemudian melakukan penelusuran untuk memastikan asal kendaraan yang menyebabkan ceceran sampah tersebut.
Fikser menjelaskan, Pemkot Surabaya terus membenahi armada pengangkut sampah. Salah satunya dengan mengarahkan penggunaan sistem pengangkutan tertutup, baik menggunakan kontainer amrol maupun compactor.
“Jadi sudah saya instruksikan kepada seluruh driver saya (DLH) untuk kemudian pengambilan sampah itu kita sudah mulai berubah ke amrol atau ke compactor. Dan dipastikan untuk (truk sampah) milik pemerintah kota sudah compactor dan amrol,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan truk dengan bak terbuka tidak lagi diperbolehkan sesuai instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh kendaraan pengangkut sampah, termasuk armada rekanan yang melayani pengangkutan dari kawasan perumahan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo.
“Jadi tidak ada lagi yang bak terbuka sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota kepada kami di DLH,” tegasnya.
Fikser menyebut penyesuaian armada dilakukan secara bertahap. Pada 2026 hingga 2027, seluruh kendaraan pengangkut sampah ditargetkan sudah menggunakan sistem tertutup.
“Tahun ini dan 2027 sudah berubah menjadi compactor dan amrol. Jadi sudah tidak lagi terbuka. Jadi kita memang lagi benahi untuk sampah-sampah itu harus masuk di compactor ataupun amrol, tidak lagi menggunakan bak terbuka,” jelasnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Siapkan Insentif Rp300 Ribu bagi Warga yang Rekam Aksi Pencurian Fasum
Selain pembenahan armada, DLH juga menyiapkan sanksi bagi pengemudi maupun perusahaan pengangkut sampah yang terbukti melanggar ketentuan operasional.
Untuk armada milik DLH, pengemudi yang tidak menjalankan prosedur operasional standar (SOP) akan dikenai teguran hingga surat peringatan.
“Artinya kalau itu dari kita (DLH) saya akan berikan sanksi, drivernya kita berikan sanksi surat peringatan teguran, karena mereka sudah tahu SOP-nya itu sudah jelas,” ungkapnya.
Sementara itu, terhadap vendor atau perusahaan rekanan, DLH akan melakukan pemanggilan dan memberikan peringatan. Jika pelanggaran kembali terjadi, Pemkot Surabaya dapat memutus kontrak kerja sama.
“Kalau vendor, kita akan panggil, kita juga kasih peringatan kalau terulang lagi kita putus kontrak,” tegas Fikser.
Baca juga: Hotel Santika Tandai Hari Pohon Sedunia dengan Penanaman di Surabaya
Fikser mengakui masih ada kendaraan swasta yang mengangkut sampah dari kawasan perumahan dan membuangnya langsung ke TPA Benowo tanpa menggunakan bak tertutup. Karena itu, DLH telah meminta perusahaan-perusahaan tersebut segera menyesuaikan armadanya.
“Kami sudah minta mereka (vendor) khusus yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, November ini mereka sudah mengubah kendaraan mereka dengan compactor ataupun amrol,” jelas dia.
Tak hanya melalui teguran dan evaluasi, DLH juga akan memperketat persyaratan akses pembuangan sampah ke TPA Benowo. Penggunaan kendaraan tertutup menjadi salah satu ketentuan bagi perusahaan pengangkut sampah untuk mendapatkan akses melalui sistem barcode.
“Yang swasta-swasta kami sudah minta yang ambil dari perumahan-perumahan begitu langsung dibuang ke TPA, kita juga sudah ingatkan mereka untuk mengubah ke amrol. Kalau tidak, kita tidak berikan barcode akses untuk mereka buang ke TPA,” pungkasnya.