jatimnow.com - Sempat membuat heboh, Sukamto Ayok (49), WNI yang dikabarkan tertangkap pemerintah Ukraina karena bergabung sebagai tentara bayaran Rusia ternyata bukan orang Blitar. Pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar memastikan bahwa sosok tersebut merupakan warga Kabupaten Jember. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Sukamto Ayok adalah warga Blitar.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Rini Sulistyowati mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan penelusuran berdasarkan data keimigrasian yang dimiliki.
"Memang SA ini setelah dilakukan penelusuran yang bersangkutan bukan warga Blitar. Menurut sistem informasi yang kami miliki, yang bersangkutan merupakan warga Jember," ujarnya, Sabtu (14/11/2026)
Baca juga: Diduga Tentara Bayaran Rusia, Warga Blitar Ditangkap Pemerintah Ukraina
Ia menjelaskan, Sukamto tercatat pernah mengurus paspor di sejumlah kantor imigrasi di Jawa Timur, yakni Kediri, Surabaya, Blitar, dan terakhir di Kantor Imigrasi Jember.
Baca juga: Jenazah PMI Asal Blitar Dipulangkan dari Turki Usai Berjuang Lawan Kanker
"Berdasarkan data keimigrasian, Sukamto terakhir kali melakukan perjalanan ke luar negeri pada Juni 2026 dan hingga kini belum tercatat kembali ke Indonesia," imbuhnya.
Sebelumnya, Sukamto menjadi perhatian publik setelah beredar kabar dirinya ditangkap pasukan Ukraina dan menjadi tawanan perang. Pria berusia 49 tahun itu disebut awalnya mendapat tawaran pekerjaan di sektor konstruksi di Rusia. Namun, setibanya di negara tersebut, ia diduga direkrut menjadi bagian dari militer Rusia dan kemudian dikirim ke medan perang.
Baca juga: Polisi Selidiki Kasus Temuan Bayi Perempuan di Blitar
Rini menambahkan, kasus tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama dengan memastikan legalitas perusahaan, mekanisme perekrutan, serta kelengkapan dokumen keberangkatan melalui jalur resmi. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko menjadi korban penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.