jatimnow.com - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih lambat. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp2,90 triliun atau 46,46 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
Rendahnya serapan anggaran menjelang akhir tahun tersebut menjadi perhatian DPRD Bojonegoro. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didesak segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap optimal.
Sorotan utama tertuju pada belanja modal yang realisasinya masih sangat rendah. Dari anggaran sebesar Rp1,40 triliun, belanja modal baru terserap Rp216,42 miliar atau 15,36 persen.
Baca juga: Sidang Ijazah DPRD Bojonegoro Terancam Buntu, Mediasi Gagal
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam waktu kurang dari tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai capaian penyerapan anggaran hingga pertengahan Oktober masih jauh dari ideal. Dia meminta OPD mengoptimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk program pembangunan fisik dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Serapan anggaran per Oktober 2026 yang baru berada di angka 46,46 persen ini jelas belum ideal, karena banyak program kerja yang berjalan lambat. Namun, jika seluruh OPD mau bergerak cepat, kami optimistis capaian realisasi bisa didorong hingga 90 persen pada Desember mendatang,” ungkap Lasuri, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro per 12 Oktober 2026, belanja modal menjadi salah satu komponen dengan tingkat penyerapan terendah.
Dari total anggaran belanja modal Rp1,40 triliun, realisasinya baru Rp216,42 miliar atau 15,36 persen. Padahal, komponen ini mencakup pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah.
Jika dirinci, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi memiliki alokasi terbesar, yakni Rp668,65 miliar. Namun, realisasinya baru mencapai Rp116,45 miliar atau 17,41 persen.
Sementara itu, belanja modal gedung dan bangunan dengan anggaran Rp407,93 miliar baru terserap Rp54,58 miliar atau 13,37 persen.
Adapun belanja modal peralatan dan mesin dari pagu Rp201,22 miliar baru terealisasi Rp32,48 miliar atau 16,14 persen.
Lebih rendah lagi, belanja modal tanah dengan alokasi Rp118,79 miliar baru terserap Rp7,52 miliar atau 6,33 persen.
Selain belanja modal, penyerapan belanja hibah juga tergolong masih rendah. Dari total anggaran Rp285,86 miliar, realisasinya baru Rp77,13 miliar atau sekitar 26,98 persen.
Belanja bantuan sosial (Bansos) juga belum mencapai separuh dari alokasi yang tersedia. Dari anggaran Rp132,63 miliar yang dialokasikan, realisasinya baru Rp45,92 miliar atau 34,62 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa dengan pagu Rp1,49 triliun baru terealisasi Rp735,46 miliar atau 49,19 persen.
Baca juga: APBD Bojonegoro Sisa Rp1,58 Triliun, Serapan Tak Memenuhi Target 80 Persen
Bahkan, belanja subsidi dengan anggaran Rp400 juta belum mencatatkan realisasi hingga 12 Oktober 2026.
Di sisi lain, belanja pegawai menunjukkan penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Dari total anggaran Rp2,08 triliun, realisasinya mencapai Rp1,41 triliun atau 67,59 persen.
Adapun belanja transfer dengan alokasi Rp818,84 miliar telah terealisasi Rp418,50 miliar atau 51,10 persen. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada daerah dan desa.
Secara keseluruhan, belanja operasi yang memiliki pagu Rp4 triliun telah terealisasi Rp2,26 triliun atau 56,71 persen. Sementara itu, belanja tidak terduga dengan anggaran Rp23,07 miliar baru terserap Rp490,5 juta atau 2,12 persen.
Berbeda dengan realisasi belanja, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro telah mencapai 81,22 persen.
Berdasarkan LRA konsolidasi per 12 Oktober 2026, pendapatan daerah terealisasi Rp3,56 triliun dari target anggaran Rp4,38 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mencapai Rp919,20 miliar atau 83,09 persen dari target Rp1,10 triliun.
Baca juga: Nafik Sahal dan Agus Dita Pratama Resmi Isi Kursi Kosong DPRD Bojonegoro
Sementara itu, pendapatan transfer telah terealisasi Rp2,64 triliun atau 80,59 persen dari anggaran Rp3,28 triliun.
Dari komponen PAD, penerimaan pajak daerah mencapai Rp215,38 miliar atau 77,54 persen dari target Rp277,75 miliar. Adapun retribusi daerah terealisasi Rp441,73 miliar atau 76,39 persen dari target Rp578,21 miliar.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menyampaikan bahwa realisasi keuangan daerah hingga 12 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp2,9 triliun dari total pagu APBD Rp6,25 triliun.
Pemerintah daerah menargetkan realisasi APBD mencapai 90 persen hingga akhir Desember 2026.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh OPD, terutama pada komponen belanja yang tingkat penyerapannya masih rendah.
Namun, percepatan itu juga perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran program, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"BPKAD Bojonegoro menargetkan realisasi APBD dapat mencapai 90 persen hingga akhir Desember 2026," ujar Anie.