jatimnow.com - Tidak ingin terjadi konflik di masyarakat, Komisi B DPRD Jember mengajak Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember untuk memperbaiki adminitrasi.
Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat mengatakan selain persoalan garapan luas lahan, terdapat juga beberapa peralihan garapan.
"Terjadinya peralihan memang sering, bahkan sampai 5 sampai 10 kali perpindahan tangan sering terjadi di wilayah hutan. Saya minta CDK mari kita bersama-sama untuk membenahi adminitrasi terkait SK Keperuntukannya," ujarnya, Senin (12/10/2026).
Baca juga: Pembagian Lahan Hutan Sosial di Jember Tak Merata, Muncul Dugaan Pungli
Nurhuda mencontohkan seperti di sekitar tempat tinggalnya di Kecamatan Bangsalsari, banyak masyarakat petani kehutanan sosial yang mengalami kendala persoalan luas lahan, penggarap lahan sosial dan sebagainya.
"Karena di Bangsaslsari saja carut marut, bahkan ada yang memiliki 10 hektar. Bahkan kita dulu pernah masuk NGO, orang luar yang ingin menguasai. Padahal dulu, ketika pohon tegakan sudah ditebang habis dan yang bekerja disitu akan dibagi rata," terangnya.
Selain di Gapoktan Sumber Makmur Seputih Kecamatan Mayang, persoalan lahan garapan terkadang juga banyak yang tidak sesuai dengan putusan SK Kementerian Kehutanan.
Baca juga: DPRD Jember Bahas Ranperda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Bakal Ditertibkan
"Ini yang menjadi pokok pikiran kita, sehingga nanti tidak terjadi peralihan dan sebagainya. Makanya perlu perbaikan adminitrasi juga," tuturnya.
Disamping itu, para petani hutan juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Bahkan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember juga tidak berani memasukkan petani hutan mendapatkan pupuk subsidi.
"Kalau perlu kita sama-sama ke kementerian agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi. Karena kebutuhan sangat besar. Kita tidak ingin terjadi konflik sosial di masyarakat kelompok petani hutan," tandasnya.
Baca juga: Isu Pembangunan Alun-Alun Puger, PKL dan Pegiat Sepak Bola Ngadu ke DPRD Jember
Sebelumnya diberitakan, Komisi B DPRD Jember membongkar adanya dugaan pungli dan pembagian lahan yang tidak merata oleh Gabungan Kelompok Hutan (Gapoktanhut) Sumber Makmur Seputih Kecamatan Mayang.
Temuan itu terbongkar saat masyarakat Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi B DPRD Jember.