jatimnow.com – Manuver Koalisi Masyarakat Sipil dalam membentuk 'Kabinet Bayangan' belakangan ini menyedot perhatian luas. Fenomena ini dinilai bukan sekadar gerakan politik biasa, melainkan sebuah eksperimen komunikasi publik yang lahir di tengah meredupnya fungsi pengawasan formal lembaga pemerintahan.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai kehadiran Kabinet Bayangan merupakan langkah simbolik yang cerdas dalam mencari saluran aspirasi alternatif. Penggunaan terminologi tersebut memiliki daya tawar yang kuat di ruang publik untuk menawarkan alternatif kebijakan di luar institusi resmi.
“Pesan politiknya cukup jelas. Ketika mekanisme checks and balances formal dinilai belum optimal, masyarakat sipil hadir membawa kanal pengawasan alternatif. Namun, mereka perlu berhati-hati menjaga narasi agar tidak dipersepsikan sebagai pemerintahan tandingan,” tutur Suko, Selasa (18/8/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kekuatan utama dari gerakan sipil ini tidak bertumpu pada sekadar sikap anti-pemerintah, melainkan pada posisinya sebagai mitra kritis yang berargumen berbasis data ilmiah dan kepentingan publik.
Meski diisi oleh deretan akademisi dan peneliti bereputasi tinggi, Suko mewanti-wanti adanya potensi jebakan elitisme. Menurutnya, kredibilitas akademik yang mentereng tidak secara otomatis merepresentasikan masalah sosial masyarakat secara utuh jika kelompok terdampak tidak dilibatkan secara langsung.
“Akademisi perlu berfungsi sebagai pengolah pengetahuan, bukan satu-satunya suara rakyat. Mereka harus membuka ruang bagi petani, buruh, UMKM, hingga anak muda. Ini bukan tentang 15 ahli berbicara kepada rakyat, melainkan para ahli tersebut bekerja bersama rakyat,” tegas dosen FISIP Unair tersebut.
Agar gerakan kritis ini tidak hanya bergaung sebagai wacana elite di kalangan aktivis dan media sosial, Suko menekankan pentingnya strategi komunikasi yang membumi. Narasi yang diusung harus mampu menyentuh persoalan riil di akar rumput.
Masyarakat luas, kata Suko, tidak selalu mengerti dan membicarakan fiscal policy atau mekanisme kenegaraan yang rumit. Masyarakat pada umumnya berbicara tentang stabilnya harga pangan, ketersediaan lapangan pekerjaan, akses pendidikan, dan daya beli. Karenanya, data yang dimiliki Kabinet Bayangan harus diterjemahkan ke dalam bahasa keseharian masyarakat.
Suko juga menegaskan bahwa kesuksesan Kabinet Bayangan tidak boleh diukur dari tingginya rating pemberitaan media semata, melainkan dari sejauh mana tawaran kebijakan mereka mampu menggerakkan para pembuat keputusan.
Terdapat empat tantangan berjenjang yang harus diwujudkan oleh gerakan ini. Yakni mengubah visibilitas menjadi kredibilitas, mengubah kredibilitas menjadi kepercayaan publik, serta mengubah kepercayaan publik menjadi pengaruh kebijakan.
Suko menggarisbawahi bahwa keberadaan masyarakat sipil yang kritis adalah syarat mutlak bagi penyehatan iklim demokrasi di Indonesia.
“Ujian terbesar Kabinet Bayangan bukan seberapa keras mereka mengkritik pemerintah, tetapi seberapa efektif mereka membuat kekuasaan merasa selalu diawasi oleh publik,” pungkasnya.