jatimnow.com - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Vinanda saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung BKPSDM, Jumat (17/7/2026).
Menurut Vinanda, peningkatan PAD dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pemutakhiran data objek pajak dan retribusi, penerapan sistem pembayaran nontunai, pemanfaatan sistem pemantauan transaksi secara real time, hingga pemasangan tax mapper untuk memperkuat pengawasan.
Baca juga: Wali Kota Kediri Resmikan Gedung I RSUD Gambiran, Perkuat Layanan Kesehatan
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui edukasi, sosialisasi, pemeriksaan, serta penegakan aturan secara konsisten.
Di sisi lain, Pemkot Kediri juga mendorong BUMD agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi aset perusahaan, pengembangan produk dan jasa baru, perluasan kerja sama, hingga pembenahan tata kelola perusahaan.
Vinanda menyebut Perumda Pasar menjadi salah satu BUMD yang mampu melampaui target kontribusi PAD pada tahun anggaran sebelumnya. Capaian tersebut, kata dia, akan dipertahankan melalui berbagai inovasi layanan dan pengembangan usaha.
Pemerintah Kota Kediri juga akan terus mengevaluasi kinerja seluruh BUMD melalui penetapan indikator yang terukur, pemantauan berkala, serta penguatan tata kelola perusahaan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Pemkot Kediri Operasikan 5 Armada Bus Sekolah di Hari Pertama
Selain menjawab terkait PAD dan BUMD, Vinanda juga memaparkan capaian sejumlah indikator pembangunan daerah. Menurutnya, beberapa indikator dalam misi “Maju” seperti indeks gini, kontribusi sektor strategis terhadap PDRB, indeks daya saing daerah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan capaian yang masuk kategori sangat tinggi pada 2025.
Sementara pada misi “Produktif”, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pembangunan gender juga diklaim berada pada kategori sangat tinggi.
Dalam kesempatan itu, Vinanda turut menjelaskan langkah pemerintah daerah mengatasi keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), di antaranya dengan mengoptimalkan pengurangan sampah melalui TPS3R, memperkuat peran bank sampah, serta mendorong pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kota Kediri, mulai Fraksi PAN hingga gabungan Fraksi Demokrat, PKS, dan Hanura, menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Baca juga: Kuota Sekolah Rakyat Kota Kediri Masih Tersedia, Warga Desil 3-4 Boleh Daftar
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian fraksi-fraksi, di antaranya besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), tingkat serapan anggaran, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendataan aset daerah, hingga kelanjutan pembangunan Alun-alun Kota Kediri.
Firdaus menegaskan bahwa seluruh masukan dan kritik dari fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, program yang telah direncanakan harus segera direalisasikan. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penyelesaian agar tidak terjadi penumpukan anggaran maupun keterlambatan pembangunan.